Putusan PN Banyuwangi Berkekuatan Hukum Tetap: Keluarga Amir Ma’ruf Khan Larang KPH Perhutani Banyuwangi Utara Masuk Tanah Sengketa
Ycbhmhn.com News | BANYUWANGI — Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam perkara perdata Nomor 300/Pdt.G/2025./PN.Bwi, yang memenangkan penggugat, Amir Ma’ruf Khan, selaku ahli waris atas sebidang tanah seluas 28.176 hektar yang di kuasahin Perum Perutani Utara, Banyuwangi.
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, keluarga besar Amir Ma’ruf Khan melakukan tindakan nyata dengan memasang puluhan papan pengumuman di sepanjang batas tanah, yang secara tegas melarang KPH Perhutani Banyuwangi Utara memasuki dan melakukan aktivitas apa pun di atas tanah tersebut. Dalam papan pengumuman juga tercantum ketentuan Pasal 502 KUHP terkait larangan perbuatan melawan hukum.
Sudah Disampaikan Secara Lisan Sebelum Pemasangan Papan
Melalui keterangan yang disampaikan Amir Ma’ruf Khan kepada awak media melalui telepon, ia menjelaskan bahwa langkah pemasangan pengumuman bukan dilakukan secara tiba-tiba.
“Sebelum memasang papan pengumuman pada Senin, 12 Oktober 2026, saya sudah mendatangi kantor KPH Perhutani Banyuwangi Utara dan menyampaikan secara lisan kepada pejabat yang bertugas agar pihaknya tidak lagi melakukan kegiatan apa pun di atas tanah kami,” ujar Amir.
Pemasangan papan tersebut dilakukan guna mengingatkan semua pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengingat tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi atas putusan tersebut.
Perhutani Dinilai Melawan Hukum Selama Puluhan Tahun
Ketika awak media menanyakan terkait penguasaan dan aktivitas penebangan yang telah dilakukan KPH Perhutani Banyuwangi Utara selama puluhan tahun di lokasi tersebut, Amir menegaskan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.
“Selama proses persidangan Perkara Nomor 300, Perhutani sama sekali tidak mampu membuktikan adanya peralihan hak atas tanah tersebut. Tidak pernah ada penyerahan baik secara fisik maupun dokumen. Dokumen yang mereka gunakan terbukti tidak sesuai dengan aslinya, bahkan diduga ada yang dipalsukan,” tegas Amir.
Ia juga mengaku telah melaporkan kegiatan penebangan yang dinilai melanggar Undang-Undang Kehutanan tersebut hingga ke tingkat pusat dan Kementerian Kehutanan. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang nyata.
“Saya menduga kuat, Perum Perhutani Pusat dan Kementerian Kehutanan sebenarnya sudah mengetahui bahwa KPH Banyuwangi Utara tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan hanya melakukan penguasaan sepihak. Itulah sebabnya laporan saya tidak ditindaklanjuti secara hukum,” tambahnya.
Amir juga menyoroti perbedaan praktik yang terjadi dibandingkan dengan KPH lain. “Jika Perhutani benar-benar memiliki hak, tentu akan ada perjanjian, kesepakatan, dan pembagian pendapatan atau bagian persentase dengan masyarakat. Hal ini tidak pernah dilakukan di lokasi ini, karena memang tidak ada dasar hak yang sah.”
Seruan untuk Menghormati Hukum
Di akhir pernyataannya, Amir Ma’ruf Khan menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tegaknya hukum di Indonesia.
“Negara ini adalah Negara Hukum. Mari kita taat pada hukum. Jangan sampai kita membuktikan sebaliknya — bahwa kita hidup di negara yang melecehkan hukum, tidak mau taat, dan justru sengaja melemahkan hukum itu sendiri,” pesan Amir.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum menerima tanggapan resmi dari pihak KPH Perhutani Banyuwangi Utara terkait putusan dan langkah keluarga Amir Ma’ruf Khan. Tim jurnalis ycbhmhn com,news. akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Pewarta : (Hidayat/ycbhmhn.com)
